Heboh Foto Longsor di Puncak Sore Ini, BNPB Tegaskan Hoax

• Foto hoax longsor di Puncak, Bogor.

ID PRO: Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, memberikan klarifikasi mengenai kabar di media sosial bahwa jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat, terjadi longsor.

"Beredar di medsos jalur di Puncak Bogor longsor seperti foto ini. BPBD sudah mengecek. Puncak aman dan tidak ada longsor pada 12 Desember 2018 pukul 17.30 WIB," ujar Sutopo Purwo Nugroho dikutip dari akun Twitter resminya, Rabu, 12 Desember 2018.

Sutopo menjelaskan bahwa foto longsor itu bukan terjadi di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat, melainkan itu terjadi di Padang, Provinsi Sumatera Barat.

"Jadi berita tadi hoax. Foto ini adalah longsor menutup akses jalan Padang-Solok (Panorama 2) pada 12 Desember 2018 pagi," tuturnya.

Unggahan status dari Sutopo mendapatkan tanggapan dari warganet. "Busyet, hoax enggak habis-habis. Bencana lagi hoax nya," tulis akun Twitter @wito_karyono.

BACA JUGA: Anggarkan Rp7 Triliun, PUPR Target 68 Ribu Rumah Terbangun di 2019

"Nngopi napa ngopiiiiiii, heran hoax mulu yang dibikin," ujar akun Twitter @kristobi.

"Ealah tu orang makan apa ya pak hoax terus yang dibuat, mbok ya sekali-kali kasih kabar gembira," tulis akun Twitter @lukman_endra14.

KLIK DISINI UNTUK SELANJUTNYA

Anggarkan Rp7 Triliun, PUPR Target 68 Ribu Rumah Terbangun di 2019

• Pameran Rumah Murah di JCC beberapa waktu lalu.

ID PRO: Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Khalawi Abdul Hamid memastikan, anggaran untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP 2019, mencapai Rp7,1 triliun atau naik dari 2018 yang sebesar Rp5,8 triliun.

"Kalau untuk target rumah terbangun itu di 2019, kita targetkan ada 68 ribu (unit)," kata Khalawi di kantor Kementerian PUPR, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 21 Desember 2018.

Dengan adanya evaluasi dan pengurangan jumlah bank pelaksana penyaluran dana FLPP dari sebelumnya 34 bank menjadi hanya 25 bank, Khalawi pun mengaku bahwa hal itu tak akan berpengaruh pada realisasi target penyaluran FLPP di 2019 mendatang.

"Karena tidak tergantung banyaknya bank, tetapi komitmennya. Biarpun sedikit bank, tetapi kalau kerjanya banyak, itu yang kita harapkan. Karena itu, evaluasi dari kami bahwa ternyata dari 34 bank yang aktif dan betul-betul mau membangun rumah MBR itu lah yang kita inginkan," kata Khalawi.

Saat ditanya apa kendala utama yang menjadi perhatian Dirjen Pembiayaan Perumahan dalam program FLPP tersebut, Khalawi memastikan bahwa sebenarnya tidak ada kendala berarti yang dirasakan pihaknya.

"Kendala enggak ada, cuma kemarin kan, BTN sempat keluar dari FLPP, dan sekarang masuk lagi. Karena memang, untuk FLPP kecepatannya masih dibutuhkan, makanya kita masukkan lagi BTN untuk program FLPP ini. Kendala berarti enggak ada lah, semuanya lancar," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau PPDPP Kementerian PUPR, Budi Hartono mengaku optimistis bahwa target FLPP pada 2019 akan tercapai.

BACA JUGA: Jokowi: Dibayar Lunas, 51% Saham Freeport Milik Indonesia

Meskipun, realisasi penyerapan anggaran FLPP 2018, sebesar Rp5,8 triliun baru mencapai 85 persen dari 58 ribu rumah, namun Budi memastikan pihaknya masih optimistis bahwa target itu tetap akan tercapai di tahun ini juga.

"Optimis. Tinggal proses saja. Sekarang kan, bank-bank sudah melakukan tagihan-tagihan dan kita tinggal melakukan pembayaran saja," ujarnya.

KLIK DISINI UNTUK SELENGKAPNYA

Jokowi: Dibayar Lunas, 51% Saham Freeport Milik Indonesia

• Presiden Joko WIdodo dan CEO Freeport-McMoRan, Richard Adkerson

ID PRO: Presiden Joko Widodo mengatakan, kini sah sudah Indonesia menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang terbesar dunia yang ada di Papua.

Kepastian itu, setelah Jokowi mendapat laporan Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan bertemu pihak PT Freeport di Istana Jakarta, Jumat siang, 21 Desember 2018.

"Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri yang terkait, dari dirut PT Inalum dan dari CRO dan dari dirut PT Freeport. Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," jelas Presiden Jokowi, dalam keterangan persnya.

Menurutnya, tentu ini menjadi sejarah bagi Indonesia. Sebab, selama ini hanya mendapatkan sembilan persen saja. Kini, sudah menjadi mayoritas dikuasai negara sejak 1973.

"Ini juga merupakan momen yang bersejarah, setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973, dan kepemilikan mayoritas ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," jelas mantan Gubernur DKI itu.

Dengan kepemilikan mayoritas ini, jelas Jokowi, pemasukan pemerintah dari sektor pajak maupun non pajak, akan jauh lebih baik dari sebelumnya.

"Mendapat laporan, terkait lingkungan yang berkaitan dengan smelter telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya, semuanya sudah komplit dan tinggal bekerja saja," lanjut Jokowi.

BACA JUGA: Filipina Sepakat Buka Kembali Pasar Kopi Instan Indonesia

Dengan kepemilikan mayoritas ini, lanjut Jokowi, pemerintah daerah juga akan mendapat porsi yang besar.

"Masyarakat di Papua, juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada. Dan, tentu saja, Papua dapat pajak daerahnya," ujarnya.

KLIK DISINI UNTUK SELANJUTNYA

Filipina Sepakat Buka Kembali Pasar Kopi Instan Indonesia

• Filipina Sepakat Buka Kembali Pasar Kopi Instan Indonesia.

ID PRO: Badan Karantina Pertanian atau Barantan Kementerian Pertanian, berhasil melobi Filipina, terkait ekspor kopi instan Indonesia yang sempat dihentikan karena persoalan keamanan pangan.

Kepala Barantan, Banun Harpini menyatakan, dari hasil pertemuan kedua belah pihak di Jakarta hari ini, otoritas Filipina menyatakan, segera membuka kembali pasarnya untuk ekspor kopi Indonesia.

Mereka juga berjanji segera menerbitkan surat edaran bea cukai atau Custom Memorandum Circular (CMC), yang akan digunakan untuk mencabut kebijakan Special Safeguard (SSG) terhadap kopi instan asal Indonesia itu.

“Alhamdulilah, kita berhasil melakukan negosiasi untuk kembali mengantarkan produk petani kopi kita ke Filipina,” kata Banun dalam keterangan tertulisnya, Jumat 21 Desember 2018.

Banun menjelaskan, data Kementerian Perdagangan mencatat nilai ekspor produk yang tengah dikenakan kebijakan pengamanan oleh pemerintah Filipina itu berkisar antara US$350 juta sampai US$400 juta per tahun atau sekitar Rp 5,67 triliun. Ditambah, dengan pendapatan lainnya yang dapat mencapai US$600 juta, atau Rp8,64 triliun.

"Sesuai arahan Pak Presiden, pertemuan ini menjadi sangat penting, guna memperkuat kerja sama dalam menghadapi perdagangan global, dan sejalan dengan semangat kedua negara di Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam mendukung kemitraan ekonomi komprehensif regional,” kata Banun.

Sementara itu, Direktur Layanan Riset Kebijakan, Kementerian Pertanian Filipina, Noel A. Padre menyatakan, pihaknya berjanji akan segera berkomunikasi dengan pihak terkait di negaranya, guna penerbitan CMC paling lambat dua bulan kedepan.

Delegasi Filipina itu juga menyampaikan permohonan terhadap komoditas pertanian Filipina berupa pisang cavendis, nanas, dan bawang merah, agar dapat masuk ke Indonesia melalui pintu pemasukan di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.

Hal ini juga disepakati pihak Indonesia sepanjang dua persyaratan dari Indonesia terpenuhi, yakni keamanan pangan dan daerah bebas hama penyakit tumbuhan atau pest free area.

BACA JUGA: Sepanjang 2018, KKP Jaring 106 Kapal Asing Pencuri Ikan

Sebagai negara mitra dagang, Barantan menyatakan, siap melakukan fasilitasi sesuai dengan prosedur perkarantinaan.

“Kami akan segera menyerahkan Indonesian Quarantine Pest List bagi komoditas baru yang akan masuk Indonesia, dan ke depan hendaknya segera dibangun Manajemen Risk Communications, agar lalu lintas perdagangan komoditas pertanian Indonesia-Filipina menjadi lebih lancar,” ujarnya.

KLIK DISINI UNTUK SELANJUTNYA

Sepanjang 2018, KKP Jaring 106 Kapal Asing Pencuri Ikan

• Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

ID PRO: Satuan Petugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal atau Satgas 115 sepanjang 2018 telah berhasil menangkap 106 kapal pencuri ikan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengatakan ratusan kapal pencuri ikan datang dari berbagai negara. Ironisnya kapal tersebut memakai bendera negara asing yang bekerja sama dengan Indonesia, mau pun menggunakan bendera lokal.

"Kapal-kapal tersebut menggunakan bendera asing dan bendera lokal. Jadi kadang-kadang bendera ini mencerminkan asal negara-negara kapal tersebut padahal tidak seperti itu," ucap Susi Pudjiastuti di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Desember 2018.

Diketahui, 106 kapal pencuri ikan tersebut memakai bendera negara sebagai berikut; 38 kapal menggunakan bendera Vietnam, 5 kapal menggunakan bendera Filipina, 8 kapal menggunakan bendera Malaysia, 54 kapal menggunakan bendera Indonesia dan 1 Kapal Togo.

Selanjutnya, Susi juga menjelaskan dari awal tahun 2018 hingga Desember 2018, Satgas 115 sudah menangani 134 kasus di perairan laut Indonesia.

BACA JUGA: Indonesia Ambil Alih Freeport, 4 WNI Jadi Komisaris

Kasus-kasus tersebut terdiri dari menggunakan alat tangkap yang dilarang, melakukan usaha tanpa izin SIUP, dan merusak sumber daya perikanan.

"Total perkara 73 yang sudah berkekuatan hukum tetap, 9 perkara masih di dalam proses pemeriksaan di Pengadilan. Sisanya masih dalam tahap penyidikan dan penuntutan," tutup Susi.

KLIK DISINI UNTUK SELANJUTNYA

Indonesia Ambil Alih Freeport, 4 WNI Jadi Komisaris

• Penyerahan izin usaha pertambangan Freeport Indonesia

ID PRO: PT Freeport Indonesia resmi menjadi milik Indonesia setelah Holding BUMN Tambang, PT Inalum mengakuisisi 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia. Susunan manajemen pun kini telah resmi dibentuk.

Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, di kursi direksi PT Freeport Indonesia ada empat orang Indonesia begitu pula di kursi komisaris ada empat orang warga negara Indonesia. Salah satunya adalah mantan Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama.

"Direksinya ada 4 orang Indonesia, ada dua non-Indonesia. Komisaris juga punya 4 orang Indonesia," kata Budi di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 21 Desember 2018.

Menurut Budi, makna yang dapat diambil dari divestasi saham PT Freeport Indonesia ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dan Undang-Undang Minerba Tahun 2009. Di mana, prioritas kepemilikan sumber daya alam kembali menjadi milik bangsa Indonesia.

"Apa yang terjadi bukan hanya sekadar 51 persen, apa yang terjadi di sini, bukti buat internasional. Indonesia membuka diri dengan tetap memegang prinsip konstitusi dengan friendly dan friendship yang saling menguntungkan," katanya.

Menurut Budi, kesuksesan kerja sama Indonesia dengan Freeport ini akan bergema di seluruh dunia. Khususnya, akan mampu menarik perusahaan asing lain untuk berminat kerja sama dengan perusahaan Indonesia.

"Ini contoh pertama bahwa ini benar-benar merefleksikan keadilan seluruh rakyat Indonesia, di mana 10 persen diberikan kepada rakyat. Ini akan diulang di seluruh kontrak tambang lainnya yang melibatkan seluruh masyarakat lokal. Ini adalah aset bangsa milik kita bersama," tuturnya.

BACA JUGA: Aksi Hacker Makin Menggila, Korbannya NASA dan Diplomat Uni Eropa

Berikut Susunan Dewan Direksi dan Komisaris PT Freeport Indonesia yang baru:

Dewan Direksi:

Direktur Utama: Clayton Allen Wenas atau Tony Wenas
Wakil Direktur Utama: Orias Petrus Moedak
Direktur: Jenpino Ngabdi
Direktur: Achmad Ardianto
Direktur: Robert Charles Schroeder
Direktur: Mark Jerome Johnson

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Richard Carl Adkerson
Wakil Komisaris Utama: Amien Sunaryadi
Komisaris: Budi Gunadi Sadikin
Komisaris: Hinsa Siburian
Komisaris: Kathleen Lynne Quirk
Komisaris: Adrianto Machribie

KLIK DISINI UNTUK SELANJUTNYA

Aksi Hacker Makin Menggila, Korbannya NASA dan Diplomat Uni Eropa

• Ilustrasi hacker.

ID PRO: Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) dan jaringan komunikasi atau kawat diplomatik Uni Eropa menjadi korban aksi hacker atau peretas.

Menurut Asisten Kepala NASA, Bob Gibbs, kejahatan siber ini sudah terjadi sejak 23 Oktober kemarin, dan peretas berhasil membobol server berisi data pribadi seperti nomor jaminan sosial beberapa pegawai NASA yang bekerja antara Juli 2006 dan Oktober 2018.

"Personel cybersecurity NASA langsung ambil tindakan cepat untuk mengamankan server dan data yang ada di dalam. Kami terus memeriksa server dan mengidentifikasi individu yang berpotensi terkena dampak. Proses ini akan memakan waktu," kata Gibbs, seperti dikutip dari Newsweek, Kamis 20 Desember 2018.

Ia juga menyebut telah bekerja sama dengan penyelidik federal untuk mencari tahu sejauh mana peretasan dan siapa pihak yang bertanggung jawab. Kendati demikian, Gibbs membantah peretasan mempengaruhi misi luar angkasa NASA.

Sementara itu, melansir VOA, bahwa The New York Times melaporkan pada Selasa malam, 18 Desember lalu, sejumlah peretas berhasil mengakses jaringan komunikasi atau kawat diplomatik Uni Eropa selama tiga tahun.

Dengan begitu, memungkinkan mereka mengunduh ribuan kawat diplomatik rahasia. Aksi peretasan ini ditemukan oleh perusahaan keamanan, Cyber Area 1, yang menyediakan lebih dari 1.100 kawat berita ke surat kabar terbesar di AS itu.

Materi yang diretas tersebut menjadi kekhawatiran Uni Eropa tentang 'kebijakan pemerintahan Donald Trump yang sulit diprediksi', termasuk reaksi para diplomat Benua Biru ini mengenai sikap negatif Trump kepada Uni Eropa.

Dokumen-dokumen itu juga menyorot kesulitan yang dihadapi blok itu dalam berunding dengan Rusia dan China, dan dalam menyikapi risiko bahwa Iran yang dapat menghidupkan kembali program nuklirnya.

BACA JUGA: Bila Teknologi 5G Resmi Beroperasi, Begini Nasib 2G dan 3G

Kawat-kawat diplomatik yang diretas juga termasuk nota pembicaraan Uni Eropa dengan para pemimpin Arab Saudi, Israel dan negara-negara lain. Informasi-informasi yang diakses peretas tergolong rahasia, namun pada tingkat rendah karena diberi label terbatas.

KLIK DISINI UNTUK LAIN NYA

Bila Teknologi 5G Resmi Beroperasi, Begini Nasib 2G dan 3G

• Ilustrasi teknologi 5G.

ID PRO: Penghapusan jaringan teknologi 2G dan 3G bisa terjadi ketika 5G resmi beroperasi. Karena, teknologi ini juga bisa memanfaatkan jaringan yang sudah digunakan operator seluler saat ini.

"Jadi, frekuensi yang dipakai di jaringan seluler saat ini, kan, ada yang di frekuensi 800MHz, 1GHz, dan 2GHz. Itu termasuk frekuensi yang bisa digunakan untuk jaringan 5G," kata Senior Manager Marketing Qualcomm Indonesia, Dominikus Susanto, di Jakarta, Kamis, 20 Desember 2018.

Meski dirinya enggan berkata lebih jauh, namun opsi atau pilihan penghapusan 2G dan 3G kemungkinan bisa terjadi. Menurut Dominikus, hanya pemerintah yang bisa menentukan kapan jaringan 5G bisa siap masuk ke Indonesia.

Salah satu yang harus dilakukan adalah memastikan spektrum frekuensi mana yang akan digunakan. Setelah itu terjadi maka operator seluler tinggal mengikutinya dengan membuat teknologi yang mendukung teknologi 5G.

Sedangkan, dari sisi Qualcomm, prosesor mereka sudah mendukung jaringan teknologi 5G, dengan meluncurkan Snapdragon 855 beberapa waktu lalu.

Dominikus kemudian mencontohkan Amerika Serikat dan Korea Selatan yang sudah siap menggunakan 5G pada awal 2019.

BACA JUGA: Instagram, Jalan Sukses bagi UKM di Indonesia

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan jaringan 5G bukan untuk digunakan masyarakat secara langsung. Namun, cenderung lebih kepada kepentingan industri.

"kalau mobile phone itu, dari sisi OEM, dari brand-brand smartphone mereka ada yang sudah berkomitmen dan ready punya ponsel 5G," ungkap Dominikus.

KLIK DISINI UNTUK SELANJUTNYA

Instagram, Jalan Sukses bagi UKM di Indonesia

• Kantor Pusat Instagram

ID PRO: Perusahaan riset pasar yang berbasis di Prancis, Ipsos, mengatakan media sosial Instagram memiliki dampak besar terhadap usaha kecil menengah atau UKM di Indonesia. Secara global, media sosial berbagi gambar tersebut selalu membawa konsumennya untuk lebih dekat terhadap hal-hal yang mereka sukai.

"Fitur-fitur yang disediakan Instagram dirancang untuk membuat interaksi pebisnis dan konsumen lebih mudah, nyaman dan menarik," tulis perusahaan dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 Desember 2018.

Studi ini melibatkan 3.012 pengguna yang usianya di atas 13 tahun, dan ada 502 pengguna profil bisnis Instagram UKM. Untuk sampel, mereka melakukan wawancara terhadap 102 pebisnis yang dilakukan secara online pada 21 Agustus-6 September 2018.

Mereka yang diwawancarai ialah yang sepenuhnya bertanggung jawab untuk beriklan menggunakan platform Instagram. Dari total UKM yang disurvei, 49 persen mengaku setuju berjualan di Instagram lebih penting dibanding situs web.

Sebanyak 43 persen responden menempatkan platform tersebut sebagai harapan kesuksesan di masa mendatang, 66 persen yakin Instagram bisa mendatangkan pelanggan dari dalam maupun luar negeri, dan 62 persen pemilik usaha menemukan inspirasi usaha lain dari platform ini.

Adapun dari responden pengguna Instagram, 81 persen memanfaatkan platform untuk menggali informasi lebih dalam mengenai produk. 76 persen responden melakukan pembelian, dan 66 persen responden mempertimbangkan transaksi.

BACA JUGA: Trik Lindungi Identitas Warga dari Penipuan, Pakai Teknik Enkripsi

Selanjutnya, 87 persen UKM yakin Instagram meningkatkan angka penjualan mereka, karena 82 persen dari mereka menerima pesan pribadi setiap harinya. 65 persen pebisnis setuju bahwa fitur Stories memudahkan mereka dalam memajang produk.

Hasil survei ini membuktikan, Instagram memberi UKM kesempatan yang besar dalam meraih kesuksesan, dengan meningkatkan jangkauan konsumen yang lebih luas, di Indonesia maupun di luar negeri.

KLIK DISINI UNTUK YANG LAIN NYA

Trik Lindungi Identitas Warga dari Penipuan, Pakai Teknik Enkripsi

• HID Global goID.

ID PRO: Perusahaan penyedia solusi keamanan identitas asal Amerika Serikat, HID Global, mengumumkan perluasan solusi HID goID untuk menyediakan sistem end-to-end dalam menyebarkan dan mengelola program ID mobile.

Menurut Vice President and Managing Director Citizen ID HID Global, Jessica Westerouen van Meeteren, solusi ini akan mengelola big data kependudukan, mulai dari penerbitan hingga verifikasi, dengan dukungan standar keamanan tinggi.

Ia mengklaim bahwa standar ini sama seperti yang digunakan untuk perlindungan data, komunikasi, dan privasi yang diaplikasikan dalam program ID elektronik fisik (eID) saat ini.

"Kami memperluas kemampuan goID untuk menyediakan, memperbarui dan mencabut ID seluler agar menyertakan berbagai fungsi program ID (KTP) penduduk," kata Jessica, seperti dikutip dari situs hidglobal, Kamis, 20 Desember 2018.

Ia mengatakan bahwa komponen utama solusi HID goID termasuk sistem penerbitan, pemanfaatan rangkaian perangkat lunak modular Integrale HID Global yang dikenal sebagai pengelolaan ID fisik dan seluler.

Solusi ini, menurut Jessica, memungkinkan negara-negara untuk berpindah dari kertas atau dokumen elektronik ke ID seluler, menyederhanakan bukti penerbitan identitas melalui ketentuan program over-the-air secara langsung ke telepon warga.

Sistem tersebut juga diklaim mampu menjaga privasi data dengan teknik enkripsi end-to-end dan empat lapis mekanisme keamanan guna menghambat penipuan.

Selain itu, warga dapat memantau verifikasi data yang mereka bagikan dan kepada siapapun. Teknologi pasca-penerbitan menjaga ID mobile tetap update dan dapat dipercaya, serta verifikasi dapat dilakukan dari jarak hingga 66 kaki atau sekitar 20 meter.

BACA JUGA: Belum 5G, Tapi Indonesia Tetap Bisa Cicipi Snapdragon 855

HID goID mencakup struktur data off-the-shelf yang memungkinkan pemerintah untuk mengeluarkan passport mobile yang akan membantu memenuhi mandat perjalanan digital yang saat ini sedang dikembangkan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO), serta mengeluarkan mobile license pengendara untuk mempromosikan kepatuhan terhadap spesifikasi ISO18013-5.

KLIK DISINI UNTUK SELANJUTNYA